POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan pesisir di Berau bisa dibilang ada dan mencukupi kebutuhan. Namun kenyataannya di lapangan justru bertentangan. Di mana para nelayan masih kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Nooryanto, secara tegas menyoroti ketidaksesuaian antara kuota yang tersedia dengan kondisi riil yang dialami nelayan. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya persoalan serius dalam distribusi di lapangan.

“Dari pengamatan kami memang aneh secara kuota sebenarnya ada. Tapi kenapa nelayan masih kesulitan? Ini yang jadi pertanyaan besar,” ujarnya saat ditemui, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal kekurangan, melainkan dugaan distribusi BBM yang tidak tepat sasaran. Ia menduga ada pihak non-nelayan yang ikut menikmati BBM yang seharusnya diperuntukkan khusus bagi nelayan.

“Seharusnya yang bukan nelayan tidak boleh mendapatkan. Kalau ini terjadi, berarti ada yang tidak beres dalam pengawasannya,” tegasnya.

Dedi pun berencana segera menghubungi Pertamina untuk meminta klarifikasi sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah pesisir Berau.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti efektivitas SPBU khusus nelayan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan. Ia mempertanyakan apakah distribusi di SPBU tersebut benar-benar tepat sasaran atau justru bocor.

“Untuk operasional SPBU nelayan itu juga harus diawasi. Jangan sampai BBM yang seharusnya untuk nelayan malah dijual ke pihak lain. Ini yang harus dipastikan,” katanya.

Ia menekankan bahwa pengawasan tidak bisa hanya bergantung pada pihak Pertamina, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

Selain pengawasan, DPRD Berau juga mendorong penambahan kuota BBM secara merata di seluruh SPBU. Dedi menilai, penambahan yang hanya terfokus di satu titik justru berpotensi menimbulkan ketimpangan baru.

“Kalau ditambah, harus merata. Jangan hanya satu SPBU saja, nanti malah menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Persoalan BBM ini dinilai bukan sekadar isu distribusi energi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi nelayan pesisir. Tanpa akses bahan bakar yang memadai, aktivitas melaut terhambat dan berdampak langsung pada penghasilan Masyarakat. (sep/FN)